Kalau Bukan Demokrasi, Apa?
Rabu, 26 Desember 2007

TEMPO Interaktif, Jakarta: Persoalan reshuffle kabinet mengemuka sebagai langkah politik yang ditunggu pada awal 2007. Namun, sejumlah diskusi penutup akhir tahun justru mulai meragukan demokrasi. Sungguh ironis, para peragu atas demokrasi itu datang dari komunitas masyarakat sipil dan politik. Mereka berkata, betapa demokrasi berbiaya mahal, persoalan sepele dibahas berbulan-bulan, keindonesiaan ditelanjangi, olahraga selalu kalah, sedangkan rakyat tetap miskin.

Sikap lelah atas demokrasi sama berbahayanya dengan ketakutan atas sistem monarki dan diktatorial. Kita masih ingat petuah Tan Malaka, betapa yang sama berpengaruh buruk atas republik adalah kolonialisme dan feodalisme. Ketika kolonialisme tertendang dan feodalisme memudar, kekuasaan menjadi personal dalam orasi Bung Karno dan senyum Soeharto.

Ahli sayap pesawat terbang lulusan Jerman, Profesor Dr B.J. Habibie, mereparasi keindividuan kekuasaan itu dengan menyodorkan demokrasi. Dan Habibie menjadi korban pertama demokrasi yang dia lahirkan, yakni ditolak menjadi presiden hasil pemilihan umum. Abdurrahman Wahid, yang seluruh hidupnya bertumpu pada ranah demokrasi kultural, ikut-ikutan terjungkal lewat demokrasi struktural dan prosedural.

Bangsa malang ini lantas mendapatkan seorang jenderal purnawirawan lagi, setelah Soeharto, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu ia bukan peracik sajian demokrasi itu, kendati mendirikan Partai Demokrat. Sejauh ini Yudhoyono pantas disebut sebagai aktor penting yang gandrung akan demokrasi. Yudhoyono tidak tampak seperti jenderal, walau muncul sinyalemen bahwa ia lebih berperilaku sebagai menantu jenderal. Saking demokratisnya, Yudhoyono lebih berupaya memperkuat sistem multipartai ketimbang sistem presidensial. Ia memberi porsi kepada wakil-wakil partai di kabinet.

Doktrin Kalla

Lain lagi Jusuf Kalla, sekondan Yudhoyono. Ia terlalu menimbang untung dan rugi dalam neraca demokrasi. Tidak mengherankan kalau Kalla sering menuduh demokrasi tidak efektif dan inefisien. Biaya demokrasi terlalu mahal. Pemilu legislatif harus bersamaan dengan pemilu eksekutif. Kalau bisa, pemilihan kepala daerah digelar serentak. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat mencapai tujuan. Begitulah bunyi "doktrin Kalla".

Ironis, banyak yang mengikuti doktrin Kalla. Dr Amir Santoso (Pelita, 16 Desember) dan Radhar Panca Dahana (Seputar Indonesia, 19 Desember) mulai mengutuk demokrasi. Lembaga Ketahanan Nasional mengatakan gubernur seharusnya ditunjuk saja oleh presiden. Para aktivis juga ikut-ikutan menyatakan demokrasi mengubah Indonesia menjadi negara politikus, setelah tampak seperti negara polisi. Kaum muda menyatakan saatnya mereka berkuasa, tapi emoh masuk partai politik.

Tapi doktrinasi sudah kehilangan tempat. Para politikus di Senayan menolak keras doktrin itu. Ya, masyarakat yang mengatakan partai politik paling tidak dipercaya barangkali menganggap bahwa yang untung dengan demokrasi hanya segelintir partai politik dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana tuduhan Amir Santoso. Maka wajar-wajar saja partai politik mendukung demokrasi.

Bangsa Indonesia memang tidak pernah sabar atas demokrasi. Seusai Pemilu 1955 yang ultraliberal, empat tahun kemudian Soekarno tidak lagi menjalankan pemilu, dengan mengeluarkan konsep demokrasi terpimpin. Hasilnya, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Soeharto, atas nama demokrasi Pancasila, malah bertahan lebih lama. Hanya mahasiswa bandel dan cendekiawan keras kepala yang membangkang, tapi segera menghuni pintu penjara.

Dengan pola kediktatoran terselubung itu, rakyat memang terlihat sabar. Hanya, sejarah mencatat betapa hak-hak warga negara terampas, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, serta kekayaan menumpuk hanya di segelintir konglomerat hitam.

Sewindu

Hanya delapan tahun sejak Pemilu 1999, ada yang mencoba mengusik lagi ketidaksabaran rakyat atas demokrasi. Belum ada yang menawarkan monarki atau diktatorialisme. Pola partai tunggal juga tidak diberi alternatif. Adapun teokrasi terdengar sayup-sayup sampai dalam teriakan-teriakan di jalan-jalan. Berarti penolakan atas demokrasi disertai oleh ruang hampa menganga, tanpa tawaran apa-apa. Sabdo pandito ratu? Manunggaling kawulo-gusti? Atau Ana al-Haq?

Politik 2007 memang penuh dengan pemilihan kepala daerah serta sengketanya. Juga barisan politikus dan pejabat yang masuk penjara. Mereka ada pada pucuk pemimpin lembaga atau organisasi yang disebut sebagai tulang belakang demokrasi, yakni partai politik. Mereka besar dan dibesarkan oleh coblosan para pengemis serta orang lapar, penyakitan, dan berpendidikan rendah di kotak-kotak suara. Sebagai pemulung suara rakyat dengan jabatan terhormat, mereka tak segan mempertontonkan fasilitas mewah yang diterima.

Tapi apa benar demokrasi yang menjadi tersangka silang-sengkarut itu? Rasa-rasanya bukan. Kalau demokrasi tidak hadir, barangkali pasukan loreng masih merajalela di jalan-jalan. Preman berpentung dan menggunakan sangkur di pinggang juga terus memburu pedagang kaki lima. Warung-warung makan beratap rumbia dipenuhi oleh gambar pemilik warung bersama orang-orang berpangkat. Ruang-ruang tamu orang-orang pasti dihiasi foto salaman dengan pejabat.

Jelas sudah, demokrasi menghilangkan pangkat orang berpangkat. Presiden pun mudah dituduh tidak punya nyali atau memilih orang-orang tak tepat. Apabila tidak suka dengan keputusan presiden, bisa Anda gugat di pengadilan. Para ulama yang kehilangan terompah di tangga Istana diam-diam ditinggal umatnya. Menteri-menteri yang doyan bernyanyi tak lagi bisa dihafal nama-namanya oleh para pelajar. Buku-buku yang tak masuk akal disobek-sobek atau dicorat-coret hingga tak bisa lagi dibaca.

"Minimal kami punya satu suara untuk menentukan ini negeri, Tuan!"

Itu jawaban atas soal-soal demokrasi yang diseret-seret ke wilayah abstrak dan filosofis itu. Selain rakyat, Anda semua adalah pengemis. Memang, Anda gagah di depan kami, tapi tanpa suara kami, Anda terus menghinakan diri. Demokrasi terang sekali memberi makna substantif, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kini Anda presiden, besok pagi silakan jadi pesinden. Kemarin Anda susah dicari ketika berkuasa, hari ini Anda harus menyediakan secangkir kopi dan sepiring gorengan untuk membujuk para wartawan datang.

Delapan tahun terlalu singkat untuk sekadar lelah dengan demokrasi. Bagi ukuran pelajar, masih setahun lagi lulus sekolah menengah serta belum tentu lulus masuk perguruan tinggi negeri. Usia sewindu hanya memanjangkan beberapa depa pohon kelapa tradisional, kecuali kelapa salak yang bisa berbuah dalam usia satu setengah tahun. Artinya, kalau Anda lelah dengan demokrasi, panjat saja sebatang pohon kelapa berusia 20 tahun. Paling Anda berkeringat atau terjatuh, tapi batang pohon itu tetap tertancap kukuh.

Tanpa kearifan intelektual dan kegigihan bak pejuang, demokrasi memang terlihat menyedihkan. Hanya, bangsa ini belum pernah benar-benar hidup berdampingan dengan demokrasi. Akibat-akibat negatifnya berusia lama, termasuk kegamangan atas demokrasi yang mengalir dalam pena para penolaknya.

* Indra Jaya Piliang, Analis Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, Jakarta